eeda journey

SEMARANG- Wagub Jateng Rustriningsih mengakui, ada missing link dalam penyaluran anggaran kesehatan. Dia mencontohkan banyaknya pasien yang dirujuk ke Wisma Kasih Hydrocephalus dari berbagai kab/kota bahkan dari luar Jateng. Padahal, melalui jamkesmas, pelayanan kesehatan di masing-masing kab/kota bisa dilayani. ''Ini disebabkan, sosialisasi yang tidak optimal di kab/kota. Padahal ongkos datang ke Semarang kan besar.''

Hal itu diungkapkannya pada saat mengunjungi wisma yang dikelola desainer kondang Anne Avantie di Jl Sanggung Barat 3B (15/9).
Rustriningsih mengatakan, ada yang janggal/tidak berjalan dengan semestinya jika berkaca dari fakta tersebut. Pasalnya peran pemerintah ada di seluruh pelosok Tanah Air. Dan di tempat itu, pasien ada yang berasal dari NTT, Ambon, dan provinsi lain di luar Jateng. Wagub mengatakan akan melaporkan hal itu ke Menkes RI. Sedangkan yang berasal dari luar Semarang, diharapkan dapat memperoleh pelayanan di daerah masing-masing. Dan tugas pemerintahlah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. ''Kalau semua dibawa ke Semarang kan repot, kasihan Bu Anne.''
Rustriningsih yang didampingi Kepada Dinas Kesehatan Jateng Hartanto mengakui apa yang dilakukan Anne untuk membiayai pasien hydrocephalus dan penyakit lain atau mencari bantuan dana sebenarnya tugas pemerintah. ''Walaupun saat ini saya menjabat sebagai wagub, namun belum bisa melakukan apa yang telah dilakukan Ibu Anne.''
Missing link lain adalah, anggaran Rp 1,6 miliar untuk hydrocephalus dan penyakit lain masih sisa. Namun ternyata, masih banyak pasien hydrocephalus dan bibir sumbing yang belum tertangani. Salah satu pasien bibir sumbing parah (labio palato berat-Red) yang ditangani oleh wisma tersebut adalah Slamet Mulyati asal Grobogan. Gadis umur 19 tahun itu tidak pernah mendapatkan perhatian sedikitpun dari pemkab setempat. Belum lama ini, ia diberikan fasilitas oleh wisma dan RS Panti Wiloso untuk dioperasi. Akibat penyakit yang dideritanya, bagian muka sebelah kanan dari mulut sampai hidung Mulyati berlubang. Mata kanannyapun tidak berfungsi dengan sempurna. Karena itu, ia tidak bisa berbicara normal. Artikulasinya tidak jelas dan bindeng. ''Bagaimana mungkin pemerintah daerah tidak mengetahui ada warganya yang seperti Mulyati,'' tandas Anne.
Ayah Mulyati, Sawiyo yang juga hadir pada acara itu mengatakan bahwa dari dulu belum ada staf dari pemkab yang memberikan perhatian pada anaknya. Mulyati baru mendapat perhatian ketika di bawa ke wisma tersebut dan diberitakan oleh Suara Merdeka. RS Panti Wilasa bersedia mengoperasinya secara cuma-cuma dan pengusaha Harjanto Halim bersedia menjadi orangtua asuhnya. Anne menambahkan, sampai saat ini pihaknya yang juga menggandeng RS St Elisabeth telah menangani 600an pasien. Tak hanya itu, beasiswa sekolah juga diberikan bagi mereka yang membutuhkan.
Rustri mengimbau agar komunikasi yang intensif antara rakyat dan pemerintah harus terus dijalin. Pasalnya, pasien-pasien yang akhirnya ditangani wisma tersebut, sebagai akibat kurangnya sosialisasi pemerintah. ''Pemprov memiliki peran strategis mendorong pemkab/kot untuk melakukan hal itu.'' Ia berharap kejanggalan lain di mana pemerintah pusat dalam hal ini Depkes menyediakan dana begitu besar untuk memberikan pelayanan kesehatan rakyatnya, namun masih banyak rakyat yang tidak dapat menikmati fasilitas tersebut, dapat ditangani. (H11-)

SEMARANG-Prof dr Zainal Muttaqin PhD Sp BS (K) resmi dikukuhkan sebagai guru besar Undip dari fakultas kedokteran. Ia adalah guru besar pertama Undip dalam bidang epilepsi. Hal itu dikatakan Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo MS Med SpAnd saat upacara penerimaan jabatan guru besar FK Undip di gedung Prof Soedarto SH Tembalang (19/8). Rektor berharap apa yang dirintis pria kelahiran Semarang 24-11-1957 itu diteruskan dokter-dokter lain.


Solusi bedah bagi penderita epilepsi yang dipeloporinnya, tandas Rektor, telah menghemat uang negara. Pasalnya, obat yang biasanya dikonsumsi para penderita, saat ini harganya sudah tidak terjangkau lagi. ''Jadi solusi bedah syaraf harus ditawarkan.''
Karena itulah ia berpesan pada lulusan S3 ilmu bedah syaraf Hiroshima University itu untuk menjaga reputasi. ''Karena itulah aset terbesar yang dimiliki. Kepercayaan masyarakat pada dokter sangat tinggi.''
Dia juga meminta suami dari Nadhira itu untuk terus mengembangkan keilmuannya demi bangsa dan negara. Pada kesempatan itu, Rektor mengkritik mereka yang menyalahgunakan ilmu yang dimiliki. Susilo juga memuji dedikasi all out yang ditunjukkan Zainal dalam bekerja.
Susilo mengajak masyarakat agar memahami bahwa epilepsi bukanlah penyakit menular atau keturunan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit yang biasa disebut ayan itu berimbas depresi pada penderitanya bahkan kecenderungan bunuh diri. ''Seperempat penderita epilepsi memiliki kecenderungan bunuh diri dan 10% pasien gangguan jiwa adalah penderita epilepsi.''
Karena itulah dalam pidato pengukuhannya, Zainal mengimbau masyarakat untuk menerima secara wajar penderita ayan. ''Mereka sama saja dengan orang lain. Jangan ada lagi pandangan yang salah dan sumir terhadap mereka. Diskriminasi dalam kesempatan pendidikan dan kerja juga harus dihilangkan.'' Epilepsi, sambungnya, bisa terjadi pada siapa saja, kaya atau miskin, berpendidikan, maupun yang tidak berpendidikan.
(H11-)

SEMARANG Penderita epilepsi di dunia saat ini mencapai angka 50 juta. Dan di Indonesia sendiri, 1,5 juta jiwa hidup dengan epilepsi. 300-400 penderita tidak bisa diobati. Kalaupun diobati, akan kambuh terus. ''Padahal mereka bisa diobati dengan tindakan bedah. Jadi, anggapan di masyarakat bahwa epilepsi adalah penyakit keturunan adalah tidak benar mengingat kesembuhannya bisa dilakukan dengan cara operasi.''


Hal itu diungkapkan dokter Zainal Muttaqin PhD SpBS (K) yang akan dikukuhkan sebagai guru besar Undip pada 19 Agustus mendatang. Pada saat jumpa pers bersama Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo MS Med SpAnd di Rektorat Undip Pleburan (12/8), alumnus kedokteran umum FK Undip 1983 itu menjelaskan, persoalan epilepsi atau biasa disebut ayan, harus tuntas diselesaikan. Pasalnya, kata dia, tidak menutup kemungkinan karier seseorang akan hancur jika ia terkena serangan, walau hanya 1 kali namun di tempat yang tidak diperkirakan.
Operasi bagi penderita ayan pertama kali dilakukan pada tahun 2000. Zainal dan timnya sampai saat ini telah mengoperasi 170 orang, yang berasal dari seluruh Indonesia. Menurut pria kelahiran Semarang 24 Nopember 1957 itu, angka permintaan operasi epilepsi cenderung meningkat. 60-70% dari pasien yang pernah ditanganinya bebas kejang (tidak kambuh). 20-25%nya mendapat kebaikan yang artinya frekuensi kejang berkurang. Namun ada juga yang tidak bisa sembuh. Menurut dia, hal itu sangat dipengaruhi oleh lamanya si penderita menderita ayan. Zainalpun terus memantau keadaan pasien pascaoperasi.
Tidak berlebihan jika Rektor dan Pudek IV FK Undip Prod dr Edi Dharmana MSc Sp Park Phd yang juga hadir pada acara itu mengatakan bahwa lulusan Hiroshima University Jepang spesialis bedah syaraf itu tidak semata aset Undip namun juga aset nasional. Pasalnya, para dokter bedah syaraf dari Surabaya, Bandung, dan Jakarta menimba ilmu padanya terkait bedah untuk penanganan epilepsi. Dalam waktu dekatpun ia akan membentuk pusat rujukan nasional untuk epilepsi. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa ia tidak mungkin menyelesaikan penanganan epilepsi sendirian.
Dan usai acara pengukuhan, akan digelar workshop (22-23/8) yang akan dihadiri para dokter bedah dari mancanegara dan Indonesia terkait penanganan epilepsi. Workshop itu menarik minat para dokter luar negeri pasalnya di negara maju kendati persentase penderita ayan kebal obat tidak sebanyak yang tidak kebal obat, namun mereka menghabiskan 80% anggaran kesehatan untuk epilepsi. ''Jika dibandingkan biayanya, ongkos obat untuk 5 tahun, jauh lebih mahal daripada operasi.''
Lantas berapa biaya untuk operasi? di Indonesia, tandas dia, pemegang kartu askeskin tidak akan dikenakan biaya. ''Bagi mereka yang hanya mampu membayar untuk kualitas kelas III, biayanya Rp 6-10 juta, kelas I Rp 17-20 juta, dan VIP Rp 25-30 juta.'' Adapun penyebab ayan berkaitan erat dengan proses perkembangan otak pada waktu masih di dalam rahim usia 1-2 bulan. Selain masalah gizi yang tidak cukup pada masa kehamilan, infeksi seperti tokso atau rubela, sambung dia, juga menjadi penyebab. Hal lain adalah saat proses kelahiran. Misalnya persalinan sulit karena terlilit tali pusar sehingga suplai zat asam berkurang, si bayi tidak langsung menangis saat lahir, dan sebagainya. Anak yang kejang karena demam juga perlu diwaspadai mengingat 10% diantaranya bisa saja karena epilepsi. (H11-)

bTidak sedikit pasangan suami isteri yang memilih melahirkan buah hatinya tahun ini pada tanggal 8 dan bulan 8 karena dianggap hoki (SM-10/8). Namun dari 20 persalinan, hanya 5 saja yang lahir secara kebetulan pada waktu tersebut. Sisanya lebih banyak ditentukan pilihan orangtua. Di kalangan dokter (spesialis kebidanan) dan masyarakat, ada yang setuju namun banyak juga yang menentang. Hal itu diungkapkan Ketua IDI Jateng dokter Bantuk Hadiyanto Taryoto SpOG (11/8).

Dalam hitungan secara awam, lama masa kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT) sampai 9 bulan 10 hari. Namun, yang dipakai sebagai patokan adalah bulan Jawa atau Masehi. Hal itu sangat membingungkan, mengingat taksiran tanggal persalinan bisa berbeda.
Di dunia kedokteran dalam ilmu kebidanan, sambung dia, umur kehamilan dihitung berdasarkan minggu, dan bukan bulan. ''Tepatnya sudah berapa kali melewati ulang minggu sejak HPHT. Jadi, umur kehamilan pada suatu tanggal tertentu dihitung berapa minggu sejak HPHT.''
Dan bila siklus haid tidak teratur, maka penentuan umur kehamilan berdasarkan pemeriksaan USG pada bulan-bulan pertama sebagai patokan.
Adapun hari perkiraan lahir (HPL) dihitung berdasarkan umur kehamilan mencapai 40 minggu (280 hari). ''Ini merupakan kesepakatan internasional di bidang ilmu kedokteran.''
Jadi menurut Bantuk, persalinan ideal adalah pada umur kehamilan 40 minggu. Atau persalinan terbaik pada persalinan genap bulan, kehamilan sudah masak dengan rentan waktu antara umur kehamilan 37 minggu sampai sebelum 42 minggu.
Karena itulah, sambung dia, jika dokter ditanya kapan seorang bayi siap lahir, maka akan dijawab sesudah mencapai 40 minggu sesuai HPL-nya. Namun bila akan lahir setelah kehamilan menginjak 37 minggu, boleh juga. ''Inilah yang kemudian diambil kesempatan bagi mereka yang mempunyai kepercayaan tertentu dan perhitungan persalinan secara nonkedokteran.'' Tanggal cantik, neptu tinggi, tahun baik, kata dia, memicu terjadinya ''tawar menawar'' antara dokter dan pasien untuk minta persalinan dilakukan di tanggal yang dipilih pada rentan waktu umur kehamilan 37-40 minggu. ''Faktor nasib dan keberuntungan kok ditentukan oleh kita untuk menentukan tanggal kelahiran.''
Cara persalinan adalah hal berikutnya yang didiskusikan. Apalah memakai cara pacu (obat/infus) atau bedah caesar. Jika sudah ada kesepakatan, imbuh dia, maka tidak boleh ada penyesalan apabila terjadi masalah/komplikasi baik pada ibu maupun bayinya mengingat semua tindakan yang dilakukan, sifatnya menuju kebaikan.
Ditambahkan Bantuk, jika hal ini bagi masyarakat sudah menjadi pilihan, lain halnya bagi dokter spesialis kebidanan. Bagi mereka, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menentukan kesepakatan itu. Pasalnya, rambu-rambu ilmu kebidanan tentang indikasi tindakan perlu dipertimbangkan dengan matang. ''Jangan sampai pepatah 'karena nila setitik, rusak susu sebelanga' menimpa kita.'' (H11-)

SEMARANG Birokrasi di Pemkab Grobogan tidak berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dengan tidak segera ditanganinya Slamet Mulyati (17) penderita labio palato berat. ''Pemkab benar-benar memalukan. Kenapa setelah adanya pemberitaan di media mengenai penderitaan Slamet Mulyati, baru bertindak.'' Hal itu diungkapkan Sekertaris Komisi E DPRD Jateng Thontowi Jauhari.

Ia mempertanyakan sikap birokrasi yang lambat mengingat kasus Slamet Mulyati termasuk kasus spesial. Dan yang bersangkutan sudah menderita penyakit tersebut sejak lahir. ''Di sana kan ada RT, RW,Kadus, dan sebagainya. Lantas ke mana fungsi-fungsi itu. Apa mereka tidak lapor. Kesannya birokrasi di sana kok terlalu rumit.''
Thontowi juga mempertanyakan keseriusan dinas kesehatan di sana yang dinilainya tidak tanggap akan kasus langka seperti Mulyati. Padahal, sambung dia, kasus seperti DB saja langsung bisa terdeteksi. Diungkapkannya, Mulyati sebenarnya tidak perlu menderita selama 17 tahun jika pemkab cepat tanggap. Ia meyakinkan bahwa dana kesehatan untuk pasien kasus khusus seperti Mulyati pasti ada. ''Kalau pemkab tidak punya uang, ya lapor ke provinsi. Dan jika pemprov tetap tidak mampu ya lapor ke pemerintah pusat. Saya yakinkan, dana untuk itu pasti ada.'' Ditegaskannya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa mengobati pasien seperti Mulyati karena tidak punya dana.
Karena itulah ia mengimbau pada masyarakat agar tidak ragu-ragu melaporkan jika ada kasus serupa (khusus) di daerahnya. Ia berharap pemkab/pemkot lain cepat tanggap jika ada masyarakat yang mengalami hal seperti itu.Jadi, imbuhnya, fungsi birokrasi dari bawah harus berjalan. Seperti diberitakan belum lama ini, Slamet Mulyati warga warga Rejosari RT 08 RW 04 Grobogan menderita labio palato berat. penyakit yang dideritanya lebih berat dari sekedar bibir sumbing kebanyakan orang. Bagian muka sebelah kanan dari mulut sampai hidung Mulyati berlubang.Mata kanannyapun tidak berfungsi dengan sempurna. Karena itu, ia tidak bisa berbicara normal. Artikulasinya tidak jelas dan bindeng. (H11-)

SEMARANG- Kemajuan teknologi selalu diiringi oleh berkembangnya berbagai penyakit. Karena itulah kebutuhan laboratorium tidak lagi dipandang sebagai pelengkap. Pasalnya sebelum memberikan diagnosa, para dokterpun selalu merujuk pada hasil tes laboratorium untuk penyakit seperi HIV/AIDS, hepatitis, flu burung, demam berdarah, dan sebagainya. Hal itu diungkapkan Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Dirjen Pelayanan Medik Depkes dr Abdul Rival MKes pada Rakernas VII Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PALTEKI) di Hotel Horison (21/7).

Pada acara yang bertemakan ''Peningkatan Profesionalisme Analis Kesehatan Melalui Legalitas Kompetensi'' itu ia menambahkan ada tantangan yang harus dijawab para analis kesehatan. Dicontohkannya, seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, maka dituntut hasil yang lebih baik. Karena itulah ia berharap Rakernas itu dapat berkelanjutan dan mampu menjawab berbagai permasalahan.
Pada pertemuan yang dihadiri 350an peserta dari 26 provinsi dan 165 cabang kabupaten PATELKI se-Indonesia itu, Abdul juga berharap agar tenaga analis kesehatan jangan menumpuk di kota besar namun juga didaerah terpencil dan perbatasan. Abdul optimistis bahwa SDM dan peralatan yang ada di Indonesia sudah berkualitas. Namun yang tidak boleh diabaikan dan harus ditingkatkan adalah masalah pelayanan. ''Apa yang kita miliki tidak kalah dengan luar negeri.'' Pemerintah pusat sendiri, imbuhnya, sudah memberikan bantuan kepada daerah terkait peralatan dan SDM.
Adapun Ketua Umum DPP PATELKI Drs Soewadi Zakaria menekankan bahwa laboratorium harus menjadi kebutuhan primer dan bukan hanya sebagai pelengkap diagnosa. Setidaknya di puskemas, kata dia, pelayanan standar minimal harus diberikan.
Eddy Soesanto dari Pemprov Jateng yang mewakili Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran PATELKI sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi program Indonesia Sehat 2010. Karena itulah, katanya, peralatan laboratorium harus berkualitas dan terjangkau. (H11-)

SEMARANG Kompetensi bidang laboratorium saat ini masih belum ada standarisasi. ''Provinsi satu dengan lainnya harusnya memiliki standar yang sama. Bahkan juga harus sama dengan standar di luar negeri.'' Hal itu diungkapkan panitia pelaksana Rakernas VII Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PALTEKI) Budi Santosa SKm saat jumpa pers di Laboratorium Klinik IBL Jl Tentara Pelajar 16 (18/7). Karena itulah pada rakernas yang akan digelar 21-23 Juli di Hotel Horison dan didahului oleh workshop pada 20 Juli itu, diharapkan menghasilkan output yakni memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.
Rakernas yang bertemakan ''Peningkatan Profesionalisme Analis Kesehatan Melalui Legalitas Kompetensi'' itu diikuti oleh 350an peserta yang terdiri atas para analis kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang berminat baik yang bekerja di rumah sakit, balai laboratorium kesehatan, laboratorium klinik swasta, institusi pendidikan kesehatan, dan sebagainya. Mereka berasal dari 26 provinsi dan 165 cabang kabupaten se-Indonesia. Pembicara yang akan memaparkan makalahnya adalah para pakar dari Undip, UGM, UNS, UI seperti Prof Pratiwi Sudarmono, Prof Amin Subandrio, Prof Lisyani Suromo, dan sebagainya. Seperti guru yang mengikuti uji sertifikasi, para analis kesehatan nantinya juga harus memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
Panita pelaksana lain, Didik Haryadi SKm menambahkan, walaupun peralatan dan SDM antara satu wilayah dan wilayah lain tidak sama, namun demikian dengan quality control yang dilaksanakan oleh pemerintah maka mutu akan terjaga. ''Alatnya boleh berbeda namun kualitas harus sama.''
Baik Didik maupun Budi mengungkapkan, kebutuhan akan analis kesehatan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Formasi PNS juga bertambah karena ke depan tiap puskesmas setidaknya harus memiliki seorang analis kesehatan. Kebutuhan akan tenaga tersebut oleh laboratorium juga meningkat. ''Tahun 1990an tren masyarakat yang melanjutkan pendidikan jurusan analis kesehatan meningkat. Sempat turun waktu krisis moneter 1998 silam. Dan setelah tahun 2000, trennya naik lagi,'' kata Budi.
Didik menjelaskan, permintaan tertinggi oleh masyarakat pada laboratorium klinik adalah pemeriksaan kadar kolesterol, gula, dan asam urat. ''Kalau sedang musim demam berdarah, banyak orang yang sebelum memeriksakan diri ke dokter, lebih dulu cek lab.''
Diakuinya, berkembangnya suatu laboratorium di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat. Bagi kalangan menengah ke atas, sambungnya, memeriksakan diri ke laboratorium mungkin salah satu kebutuhan utama, namun mungkin tidak bagi masyarakat di wilayah terpencil. ''Dan, laku atau tidaknya suatu laboratorium kesehatan tergantung dari pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Kalau tidak bisa menjaga kualitas, tentu akan ditinggalkan.'' (H11-)