eeda journey

SEMARANG- PPD 2008 memang sudah berlangsung namun masih menyisakan sejumlah persoalan dan pertanyaan terutama terkait kebijakan. ''Kepala sekolah tidak bisa disalahkan karena hanya mematuhi kepala daerah. Lantas siapa yang harus menolak, ya lembaga perwakilan yakni DPRD.'' Hal itu diungkapkan Sekertaris Komisi E DPRD Jateng Thontowi Jauhari pada saat diskusi ''Mengurai Benang Kusut Pelaksanaan PPD TA 2008/2008 di Kota Semarang'' yang diprakarsai oleh Kajian Strategis Demokrasi dan Sosial (KrisiS) dan Bengkel Pendidikan di Toha Putra Centre Kompleks Gajahmada Plaza Simpanglima (18/7).
Pendidikan, sambungnya, memang mahal. Karena itu jangan berharap pendidikan gratis karena guru dan sekolah juga butuh uang. ''Tapi siapa yang harus membiayai? Karena itulah kepala daerah harus punya visi dan misi tentang pendidikan. Jangan dibebankan pada orangtua murid.'' Maksudnya, ujar dia, kata partisipasi masyarakat jangan diartikan semata-mata wali murid. Ia mencontohkan di Amerika di mana sekolah memiliki yayasan. Dan yayasanlah yang menggali dana dari berbagai pihak seperti alumni, pengusaha, dan lainnya. Adapun pembukuan dilakukan secara transparan.
Ia juga menyoroti pelaksanaan jalur khusus yang carut marut di Semarang. Yang jelas, tandasnya, Gubernur sudah melakukan intervensi terkait pelaksanaan PPD di Semarang. Pada acara yang dimoderatori oleh Direktur KrisiS Suwignyo Rahman dan Sucipto Hadi Purnomo (Bengkel Pendidikan), Prof M Jazuli dari Unnes menyerukan untuk melakukan perlawanan. ''Kebijakan harus dikawal. LSM juga harus bersatu dan konsisten. Jangan kalau butuhe wis kecekel terus mandeg.' Ia setuju dengan Thontowi bahwa tidak ada pendidikan yang gratis, namun biaya harus proposional. Pendidikan informal, sambungnya, juga harus difasilitasi.
Kebijakan Harus Dilawan dengan Kebijakan
Pakar pendidikan lain dari Unnes Drs Wagiran MHum mengungkapkan bahwa kebijakan harus dilawan dengan kebijakan. ''Karena itu kita harus merapat ke wakil rakyat.'' Menurut dia, ada yang salah dengan pengambilan peran antara swasta dan pemerintah. Maksudnya, peran yang harusnya diambil pemerintah, malah diambil swasta. ''Siswa cerdas dan kaya harusnya masuk sekolah swasta. Karena itulah sekolah swasta harus bermutu tinggi. Tugas pemerintahlah yang menampung siswa miskin dan bodoh. Tapi yang terjadi sekarang kan malah sebaliknya. Anak yang miskin dan bodoh malah dilempar ke swasta.'' Jadi, tandasnya, sekolah swasta yang ada harus lebih baik dari sekolah negeri. Kalau keadaannya demikian, imbuhnya, biaya mahalpun boleh.
Perhatian Pengusaha
Mantan Rektor Undip Prof Ir Eko Budihardjo menyayangkan keadaan sekarang di mana pendidikan dijadikan komoditas. Menurut dia, anggaran 20% APBN/D untuk pendidikan harus terus dituntut. Pasalnya yang mengubah nasib bangsa adalah pendidikan. Ia juga mengkritik perilaku pengusaha yang tidak concern pada pendidikan. ''Mereka dengan enaknya minta lulusan dari univeristas. Singkatnya, mau hasil jadi namun tidak mau ikut dalam proses pendidikan.'' Ia juga mengimbau untuk tidak segan-segan meminta uang dari pemerintah untuk pendidikan karena uang itu adalah untuk rakyat. Hal yang sama juga berlaku untuk perguruan tinggi dengan tidak membebankan biaya pendidikan semata-mata pada orang tua. Karena itulah ia mendukung program subsidi silang dari mahasiswa mampu kepada yang tidak.
Subsidi Silang
Pakar pendidikan dari Unnes Saratri Wilonoyudho juga setuju dengan subsidi silang. Jika dilakukan secara fair, kata dia, tidak menutup kemungkinan orang malahan akan berlomba-lomba untuk menyumbang. Dikatakannya, PPD adalah masalah kecil dari benang kusut pendidikan di Indonesia. Bukan rahasia lagi kalau saat ini jabatan di pemerintahan itu diperdagangkan. ''Jadi kepala dinas, kepala sekolah ya harus setor sama kepala daerah.'' Hal itu berimbas pada hal-hal yang telah terjadi saat ini seperti korupsi buku ajar, beasiswa, sampai sumbangan PPD. Karena itulah ia mengusulkan agar kepala sekolah sebaiknya dipilih oleh sekolah sendiri, bahkan mungkin melibatkan siswa seperti pemilihan rektor di perguruan tinggi. Dengan begitu, tukasnya, kepala sekolah tidak memiliki beban psikologis. (H11-18-07-08)