eeda journey

SEMARANG- Perekrutan CPNS khususnya formasi guru tahun 2008 harus dilakukan dengan sistem secara selektif. Yakni dengan melalui tes yang ketat. Pasalnya selama ini (2006-2007) perekrutan PNS lebih memperhatikan dari tenaga honorer. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Jateng Drs Moh Zen Adv.


''Pemerintah harus belajar dari dikeluarkannya PP 48/2005 yang dalam pelaksanaannya banyak kelemahan. Misalnya pendataan yang semrawut. Dan yang lebih parah lagi, banyak yang melakukan segala cara untuk menjadi tenaga honorer.''
Dampak dari kebijakan pemerintah tersebut, tandasnya, ratusan ribu guru swasta tereliminasi haknya untuk mendaftar menjadi PNS. Padahal menjadi PNS adalah hak setiap warga negara. Selain itu, imbuhnya, kejadian tersebut menimbulkan kecemburuan dan ketegangan antar sesama pendidik.
Jadi menurut Zen, perekrutan kali ini harus memenuhi aspek transparansi yakni diumumkan secara terbuka, baik ditempel di papan pengumuman, media massa, maupun di tempat-tempat strategis. Aspek kemampuan, imbuhnya, tentu saja harus dipertimbangkan. Dan itu bisa dilihat dari seleksi tertulis dan tes potensi akademik.
Zen juga mengingatkan agar anggaran pendidikan 20 % yang akan dialokasikan pada APBN tahun 2009 harus dikawal berbagai pihak. Pihaknya khawatir, anggaran tersebut habis digunakan untuk gaji dan urusan kedinasan. ''Padahal kondisi riil pendidikan kita masih membutuhkan anggaran yang besar, baik dari aspek sarana prasarana maupun peningkatan mutu pembelajaran sekolah/madrasah.''
Dan yang tak kalah pentingnya, ungkap Zen, anggaran tersebut harus dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru swasta. Karena selama ini, APBN/APBD tidak memihak terhadap keberadaan guru swasta yang sebetulnya juga memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
''Kesejahteraan mereka, sebagian besar masih memprihatinkan. Bahkan dibandingkan dengan gaji karyawan pabrik yang notabene hanya lulusan SMA masih kalah jauh. Padahal rata-rata pendidikan guru adalah sarjana.'' Karenanya, Tandas Zen, anggaran 20 % tersebut harus mengakomodir kesejahteraan guru swasta, minimal setara UMR. ''Mereka juga harus mendapatkan asuransi kesehatan (askes) karena selama ini, para guru swasta tidak tersentuh askes.'' (H11-)