eeda journey

SEMARANG-Wacana agar para koruptor dihukum mati saat ini makin menguat. Tokoh nasional yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berpendapat, persoalan bukan pada hukuman mati itu diperlakukan atau tidak. Namun apakah dimungkinkan oleh UU bagi seorang koruptor untuk dihukum mati. Hal itu diungkapkannya di sela-sela Reuni Akbar dan Dies Natalis ke-40 FISIP Undip di Auditorium Pleburan (3/8).
''Mestinya anggota DPR bisa membangun kebersamaan sebagai suatu isu dengan kriteria-kriteria tertentu , karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.'' Ia berharap saat ini, ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya sudah agak berbeda dari masa lalu.

Di masa lalu, kata dia, kerugian negara cukup diganti dengan jumlah hukuman. Namun sekarang selain diberikan hukuman, yang bersangkutan juga harus mengembalikan kerugian negara. Sultan menganggap itu sebagai kemajuan agar negara tidak selalu dirugikan. Yang paling penting proses hukumnya. Tidak setiap setiap koruptor dihukum mati, tapi pasti ada ketentuan yang menyertainya . ''Kalau itu dimungkinkan, bisa saja hukuman mati dilakukan. Yang penting aspek hukum memungkinkan untuk itu.''
Terkait dengan terseretnya 2 menteri dalam kasus aliran dana BI, Sultan memiliki pendapat sendiri. Sebagai manusia, kata dia, ada pemahaman pada aspek pola pikir, tradisi, perilaku kejiwaan, untuk memilah mana yang patut dan tidak patut.
''Yang harus ditanyakan sebetulnya adalah yang bersangkutan mengabdi menjadi pejabat itu harus bisa memberikan pelayanan yang baik pada publik karena sudah dipilih atau memperkaya diri sendiri atas nama rakyat.'' Yang kita lihat sekarang, ujar dia, yang menjadi urusan KPK bukan orang yang miskin. Secara materi malah berlebih. Berarti, sambungnya, kita tidak bicara etika namun keserakahan. Hal itu juga dilihat dalam konteks kedua menteri tersebut biarpun peristiwa itu terjadi waktu yang bersangkutan masih jadi anggota dewan.
Ia mengajak semua pihak untuk melihat pembuktiannya saja. Kalau itu faktual, penegakan hukum harus dilakukan. ''Kalau terbuktui salah harus kena konsekuensi. Yang melakukan tapi tidak kena konsekuensi kan karena tidak ketahuan.'' Sultan menilai, semakin banyak yang konangan, semakin baik sehingga nanti pada pemilu 2009 , rakyat mendapat manfaat lebih besar. ''Parpol harus makin selektif mengidentifikasi kader-kadernya dengan harapan kalau dicoblos pada pemilu mendatang, lebih bermanfaat.''
Diakuinya, moralitas seseorang sulit diduga. Mungkin tadinya yang bersangkutan baik. Namun karena ada kesempatan yang dianggap memberikan peluang, orang itu bisa lupa. ''Bukan memaksa sepertinya lupa lho. Kalau itu kan jadi kesengajaan walau orang menjadi alpa itu dimungkinkan.'' Karena itulah ia menekankan pada pendekatan budaya. Menurut dia, pembangunan sekarang yang digunakan sebagai strategi adalah pertumbuhan. Dengan kata lain, ekonomi di muka. Akibatnya yang terjadi sekarang adalah moralitas si calon harganya berapa. ''Itu faktanya dan terjadi. Apa dengan seperti itu bangsa ini harus dibangun?.''
Saat memberikan pidato dies di hadapan para alumnus FISIP Undip, Sultan menyinggung masalah Etika politik. Kata dia, itu bisa berjalan kalau ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan yang mengacu pada Pancasila. Namun ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini, membuat keadaban publik mengalami kehancuran. Sebab, publik hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. ''Keadaban kita kehilangan daya untuk memperbaharui dirinya. Hal ini disebabkan etika politik yang berpijak pada Pancasila hancur karena uang menjadi penentu segalanya dalam ruang publik. Akibatnya, politik menjadi identik dengan uang.''
Di era reformasi, kemunduran etika politik para elite ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme yang hanya mementingkan kelompoknya saja. ''Di kepala masing-masing kelompok (nyaris) tidak ada namanya kepentingan bersama. Yang ada hanya kepentingan kelompok yang terkoleksi dan merasa benar sendiri.'' Padahal, tandasnya, dibalik pendapat yang mereka nyatakan, ada kekurangan yang bisa ditutup oleh pendapat kelompok lain.
Capres 2009
Ketika disinggung terkait sering disebut-sebutnya dirinya sebagai capres 2009, Sultan enggan berkomentar karena sampai saat ini ia bukanlah kandidat atau capres. Hal itu ia serahkan pada masyarakat Indonesia. ''Kalau masyarakat tidak menghendaki, ngapain jadi capres wong tidak ada yang mendukung. Lagipula saya tidak bisa menilai apakah saya mampu atau tidak. Yang menilai kan orang lain.''
Sementara itu Dekan FISIP Undip Drs Warsito SU mengatakan, momen dies natalis ke-40 FISIP Undip diharapkan dapat memberikan wacara tentang kehidupan politik di Indonesia setelah reformasi. Pasalnya setelah beberapa kali pemilu, pilkada berkembang fenomena bahwa hal itu belum dirasa memberi harapan yang lebih baik. Kesuksesan demokrasi, kata dia, baru sampai tatanan proses dan belum pada substansi yakni membaiknya kehidupan rakyat. (H11,J12 -)