eeda journey

Photo by Maulana M Fahmi
SEMARANG-Mendapatkan gelar doktor honoris causa dari salah satu universitas terkemuka di negeri ini, yakni Undip adalah suatu kehormatan. Hal itu tidak ditampik Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Drs Taufiq Effendi MBA. ''Penganugrahan gelar doktor honoris causa ilmu hukum dari Undip adalah kehormatan, namun sekaligus beban. Saya harus bertingkah laku yang pantas. Karena saya sekarang sudah menjadi bagian dari Undip dan akan mengabdikan diri pada Undip.''

Ungkapan itu disampaikan pria kelahiran Barabai, Kalsel 12 April 1941 usai dianugrahi gelar Dr (HC) oleh Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo MS Med SpAnd di Gedung Prof Soedarto SH, Kampus Undip Tembalang (27/10). Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk kompak. Semua instansi di republik ini harus punya visi besar yang sama yakni mengurangi kemiskinan dan pengangguran. ''Hebat masing-masing tidak ada gunanya,'' tegas dia.
Menurut pensiunan Polri tersebut, yang terpenting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind set, dari berpikir wewenang menjadi peranan. ''Jadi birokrat hakekatnya ya harus melayani masyarakat.'' Birokrat, kata dia, tidak lagi berpikir output, namun outcome, jadi harus sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak lagi berpikir ego sektoral dan fungsional, namun ego nasional.
Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan terkait pengangkatan tenaga honorer. ''Saya sudah mengumumkan sejak 25 November 2005 kepada gubernur, wali kota, bupati, dan BKD di seluruh Indonesia. Saya tunggu, baru muncul Januari dengan angka 210 ribu.''
Februari, ia mengembalikan daftar dengan memberikan catatatan agar dicek kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan. ''Karena tidak secepatnya dikirimkankan kembali, saya beri tenggat waktu sampai 31 Mei. Dan setelah data terkumpul, jumlahnya menjadi 920 ribu.''Ia berjanji akan menyelesaikan semuanya sampai 2009. Saat ini sisanya 163 ribu. 80 ribu diselesaikan pada 2008 dan sisanya 2009.''Kalau sampai ada yang ketinggalan, salah siapa itu?''
Saat menyampaikan pidato penganugrahannya yang berjudul Reformasi Birokrasi: Sebagai Strategi untk Menciptakan Kepemerintahann yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Taufiq menjelaskan bahwa salah satu keberhasilan dalam reformasi birokrasi adalah perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. ''Akan tetapi, perubahan tersebut tidak akan serta merta terjadi jika tidak dibangun suatu sistem yang mampu memaksa agar paradigma bisa cepat berubah.''
Suami dari Sri Widiyati itu berharap besar pada para akademisi dalam rangka mengembangkan sistem yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan, melalui berbagai kajian akademik, ilmiah, dan aplikatif. Ia menilai kalangan pendidik adalah netral jadi harus bisa menjadi agen perubahan sosial. Ditambahkannya, diperlukan suatu landasan hukum yang baik, aparat penegak hukum yang baik, serta pengawasan yang baik terutama dari masyarakat.
Prof Dr Satjipto Rahardjo SH sebagai promotor menjelaskan, alasan mengapa gelar itu diberikan pada MenPAN karena yang bersangkutan memiliki sesuatu yang istimewa yang pantas dinaikkan ke forum akademis. Taufiq dinilai memiliki pikiran-pikiran yang secara kreatif menerobos/keluar dari konvensi. Bahkan telah menyentuh perubahan yang bersifat paradigmatis. Untuk mengujinya, sambung Satjipto, pada seminar dan diskusi yang diselenggarakan Undip, Taufiq diberi kesempatan memaparkan pikiran-pikiran progresif, kreatif, dan inovatifnya di depan publik. ''Menurut penilaian senat, promovendus dinilai lulus dengan cemerlang dan pantas untuk dianugrahi doktor kehormatan.'' (H11,H55-)