eeda journey

catatan reportase seorang jurnalis:
pendidikan,hukum,sosial politik, budaya

1:07 PM

Kemajemukan, Poin Istimewa Indonesia

Posted by Eeda |

SEMARANG- Kemajemukan merupakan poin istimewa Indonesia. Kemajemukan Indonesia berbeda dari negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, bahkan AS. ''Keindonesiaan kita, terlihat dari kemajemukan itu dan hal tersebut mengkristal dalam satu kekuatan. '' Hal tersebut diungkapkan Rektor Unnes Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi di sela-sela Seminar Internasional ''Integrasi Sosial dalam Negara Bermasyarakat Majemuk pada Era Global'' di Hotel Patra Jasa (20/5). Untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, sambung Rektor, dibingkai dalam Pancasila dan UUD 1945. ''Kalau ini diabaikan, tentu akan tercerai berai.'' Karena itulah ujar Rektor, konstitusi harus kuat. Sudijono lantas menyoroti berkali-kalinya UUD 1945 diamandemen.

Lantas bagaimana dengan keinginan sebagian anak bangsa yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Menurut Rektor, ini adalah tugas para tokoh dan pemimpin bisa untuk bisa merangkul semua pihak. ''Ibaratnya, kita duduk di sebuah meja dengan beberapa orang, namun orang-orang di meja itu tidak kita tegur, tidak kita tawari makan atau minum, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan.'' Lantas, apakah perlu penataran P4 seperti zaman Orba, dilaksanakan kembali? ''Apapun bentuknya, yang jelas semua masyarakat harus mendapatkan sosialisasi agar dapat memahami Pancasila dan UUD 1945.''
Pada kegiatan yang diprakarsai oleh Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unnes itu, Dekan FIS Unnes Drs Subagyo MPd menjelaskan bahwa tujuan kegiatan adalah memberikan gambaran tentang peta konflik di Asia Afrika, pengaruh globalisasi terhadap meningkatnya intensitas konflik etnik, sosial, ekonomi, dan politik dalam rangka memperkokoh kohesi sosial masyarakat majemuk.
Pembicara seminar yakni dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM Drs Dafri Agussalim MA menjelaskan, Jika negara lalai/gagal dalam mengatur kehidupan warganya yang multikultural dapat berakibat konflik yang tajam. Dan bahkan dapat berkembang menjadi konflik dengan kekerasan yang menelan korban harta,nyawa, bahkan eksistensi negara tersebut. ''Ini dialami oleh banyak negara di dunia seperti Malaysia, Indonesia, India, Filipina, bahkan di AS, Australia, dan beberapa negara di Eropa Barat.''
Hal itu terjadi, menurut dia, karena nasionalisme yang sempit atau bahkan fasisme, sikap dan pandangan etnosentrik yang terlalu kuat, penafsiran yang keliru tentang ajaran/nilai tertentu. Atau, sambungnya, praduga buruk pada etnis tertentu serta bagian dari struggle for life (ekonomi, sosial, dan politik).
Untuk mengatasi hal itu, imbuh dia, perlu penegakan hukum yang konsisten, fair, nondiskriminatif, dan transparan. Sistem pendidikan yang sejak awal bermuatan multikulturalisme, baik dalam kurikulum, proses rekrutmen murid, tempat dan suasana. Hal yang tak kalah pentingnya adalah menerapkan sistem yang demokratis dalam mekanisme politik dan kebijakan publik.''Sehingga semua warga punya akses yang sama ke sumber kekuasaan tanpa diskriminasi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.''
Pembicara lain, dosen tamu FISIP UI dari India yakni Dr Reshmi Banerjee memaparkan pengaruh globalisasi di India. Di negara itu, kata dia, parlemen diharapkan menjadi pemain kunci dalam penyusunan kebijakan pertanian dan anggaran belanja. Kapasitas komite parlemen harus diperkuat untuk mendukung pertanian, pembangunan pedesaan dan keuangan. Biaya dan keuntungan dari perdagangan bebas harus dibagi rata. ''Yang jelas, perdagangan harus adil dan di sini, peran parlemen menjadi krusial.'' (H11-)

Grab this Widget ~ Blogger Accessories
Subscribe